Jakarta | Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutuskan memindahkan tiga perwira tinggi berpangkat inspektur jenderal ke Yanma Polri setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Keputusan mutasi tersebut tercantum dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/2598/XI/KEP./2026, yang diterbitkan pada 20 November 2026. Telegram itu memuat perubahan penugasan para pejabat terkait, termasuk pencopotan dari jabatan sebelumnya dan penempatan di Yanma. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah organisasi Polri terhadap tiga jenderal yang tersangkut perkara tersebut. Penempatan di Yanma berlaku bagi ketiganya sebagaimana tercantum dalam keputusan tertulis itu.
Salah satu perubahan jabatan menyangkut Irjen Ahrie Sonta Nasution. Ia dilepas dari posisi Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri dan dipindahkan ke Yanma Polri. Dua perwira tinggi lainnya, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi, juga mendapat penugasan baru di Yanma. Dengan demikian, telegram tersebut mencatat perpindahan ketiga jenderal dari jabatan atau penugasan sebelumnya ke lingkungan Yanma. Informasi mengenai mutasi ini merujuk pada isi surat telegram, yang menetapkan perubahan kedudukan para pejabat tersebut setelah status mereka sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal. Pemindahan itu juga mengubah susunan pejabat di Divkum Polri, terutama pada posisi kepala divisi yang sebelumnya diemban Ahrie.
Untuk mengisi jabatan Kadivkum Polri yang ditinggalkan Ahrie, Kapolri menunjuk Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono. Sebelum penunjukan tersebut, Iksantyo menjabat sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri. Penetapan pejabat baru ini sekaligus memastikan adanya pengganti pada posisi strategis di bidang hukum dalam organisasi Polri, setelah Ahrie dipindahkan ke Yanma. Rangkaian keputusan tersebut menunjukkan dua hal yang tertuang dalam telegram: perubahan penugasan tiga inspektur jenderal dan pengisian jabatan Kadivkum oleh pejabat baru. Surat bernomor ST/2598/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026 menjadi dasar administratif bagi perubahan tersebut. Mutasi ini berlangsung di tengah proses perkara dugaan penyadapan ilegal, dengan ketiga jenderal disebut telah berstatus tersangka.
Perkara yang menyeret tiga jenderal Polri tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah sasaran. Berdasarkan informasi yang disebut dalam perkara, Presiden Prabowo Subianto termasuk pihak yang diduga menjadi sasaran. Dugaan itu juga mencakup beragam kalangan di luar pemerintahan, sehingga kasus ini menarik perhatian karena menyangkut privasi, keamanan komunikasi, dan batas kewenangan aparat. Namun, penyebutan nama atau kelompok sebagai sasaran dugaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penyadapan benar-benar terjadi ataupun bahwa pihak tertentu melakukannya.
Kalangan lain yang disebut dalam rangkaian dugaan tersebut meliputi politisi, pengusaha, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta awak media. Cakupan sasaran yang beragam itu menunjukkan luasnya isu yang perlu diperiksa oleh penyidik, termasuk bagaimana tindakan yang dipersoalkan diduga dilakukan, siapa yang mungkin terlibat, dan apakah terdapat dasar hukum yang memadai. Rincian tersebut tetap harus diperlakukan sebagai bagian dari dugaan perkara, bukan sebagai kesimpulan yang telah dibuktikan melalui persidangan. Penetapan seseorang sebagai tersangka pun merupakan tahap dalam proses hukum, bukan putusan bersalah.
Dalam perkara yang sama, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga disebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi mengenai status hukum itu perlu disampaikan dengan cermat dan tidak disamakan dengan adanya vonis pengadilan. Proses pidana masih harus menguji bukti, keterangan, serta keterkaitan masing-masing pihak dengan dugaan tindakan yang diselidiki. Karena itu, tanggung jawab setiap orang yang disebut dalam perkara harus dinilai secara individual, sesuai alat bukti dan prosedur yang berlaku. Hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap, dugaan penyadapan terhadap Presiden maupun kalangan lain tetap merupakan tuduhan yang harus dibuktikan. Pemberitaan yang membedakan secara jelas dugaan, status tersangka, dan putusan pengadilan membantu menjaga akurasi sekaligus menghormati asas praduga tak bersalah bagi semua pihak terkait.
Sebelum masuk dalam rangkaian mutasi yang menjadi perhatian publik, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri. Putusan tersebut berkaitan dengan perbuatannya saat menjabat Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam perkara, Ahrie terbukti menyalahgunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri. Akses yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kedinasan itu disebut dimanfaatkan dalam tindakan penyadapan ilegal. Perkara tersebut kemudian diperiksa melalui sidang etik, yang menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi terhadap dirinya.
Sidang etik Ahrie berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 20.10 WIB. Dalam persidangan, majelis menyatakan perbuatannya sebagai tindakan tercela dan memutuskan sanksi PTDH. Proses pemeriksaan itu turut diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pengawasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemantauan terhadap penanganan perkara dan proses penegakan kode etik di lingkungan kepolisian. Setelah putusan dibacakan, Ahrie menyatakan akan mengajukan banding. Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan masih dapat ditempuh melalui mekanisme keberatan atau upaya banding sesuai ketentuan yang berlaku, sementara perkara etiknya telah menghasilkan putusan pada tingkat pemeriksaan tersebut.
Perwira lain, Eko Hadi, juga menerima putusan PTDH setelah menjalani sidang etik selama sembilan jam di Gedung Propam Mabes Polri. Sebanyak sembilan saksi diperiksa dalam persidangan, termasuk seorang saksi yang meringankan dengan inisial DN. Majelis menyatakan Eko melakukan akses ilegal secara bersama-sama dengan menggunakan perangkat milik Mabes Polri untuk melakukan penyadapan. Eko juga menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dalam perkara itu, ia dijerat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran etika kelembagaan dan etika kepribadian. Rincian pasal yang digunakan mencakup kewajiban menjaga kehormatan institusi serta perilaku anggota. Sanksi PTDH menunjukkan bahwa majelis menilai pelanggaran yang terbukti memiliki konsekuensi serius bagi kedudukan Eko sebagai anggota Polri. Meski demikian, banding yang diajukannya membuka tahapan pemeriksaan lanjutan atas putusan etik tersebut.Status penahanan para pihak perlu dibaca sebagai informasi tersendiri, terpisah dari keputusan mutasi ke Yanma Polri maupun putusan dalam proses etik. Ketiga hal tersebut berada dalam ranah yang berbeda: mutasi merupakan kebijakan kepegawaian, pemeriksaan etik menilai kepatuhan terhadap aturan profesi, sedangkan penahanan berkaitan dengan proses pidana. Karena itu, penjelasan mengenai lokasi dan bentuk penahanan tidak dengan sendirinya menerangkan hasil akhir perkara, keputusan disiplin, atau jabatan yang akan diemban para pihak setelahnya.
Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam sumber, Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Informasi tersebut menerangkan tempat penahanan ketiganya, tetapi tidak mengubah statusnya sebagai bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Penahanan juga tidak sepatutnya disamakan dengan putusan bersalah; penetapan kesalahan dan konsekuensi pidana harus mengikuti tahapan serta keputusan lembaga peradilan yang berwenang. Dengan membedakan istilah-istilah ini, pembaca dapat memahami bahwa kabar mengenai penahanan merupakan perkembangan prosedural, bukan pengganti putusan pengadilan.
Sementara itu, Slamet Uliandi disebut menjalani tahanan rumah karena kondisi kesehatannya. Keterangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan bentuk penempatan penahanan dibandingkan tiga nama lainnya, dengan alasan kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam sumber. Tahanan rumah tetap merupakan status penahanan, tetapi pelaksanaannya berlangsung di tempat tinggal dan tidak sama dengan penahanan di rutan. Rincian lebih lanjut mengenai kondisi medis, durasi, atau ketentuan pengawasan tidak dijelaskan dalam informasi yang tersedia, sehingga tidak perlu diasumsikan. Perbedaan ini juga tidak dengan sendirinya menunjukkan perbedaan dalam penilaian etik ataupun kebijakan mutasi.
Baca juga: Data Penegakan Hukum Karhutla: 11 Korporasi PMA Jadi Tersangka | Dana Program SMK Rp125 Juta Diduga Diselewengkan, Kepala Sekolah di Bantul Jadi Tersangka | Ridho Illahi Apresiasi Penangkapan Tersangka Kasus Dua Dokter di Jakarta Selatan
55 views





