Jakarta | Bank Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak El Niño pada pasokan pangan dan inflasi, terutama jika kondisi cuaca kering berlangsung hingga awal 2027. Periode kering yang berkepanjangan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, mengurangi hasil panen, serta memengaruhi kelancaran pasokan di sejumlah daerah. Karena itu, perkembangan cuaca dan produksi pangan menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas harga. Antisipasi diperlukan sejak dini agar potensi gangguan tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas bagi masyarakat maupun kegiatan ekonomi.
Inflasi nasional pada September 2026 tercatat meningkat dibandingkan periode sebelumnya, tetapi masih berada dalam sasaran yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga perlu dicermati, tanpa serta-merta berarti stabilitas harga telah keluar dari rentang yang diharapkan. Pergerakan harga pangan dapat berubah mengikuti kondisi panen, distribusi, dan ketersediaan komoditas di pasar. Dengan demikian, pemantauan terhadap inflasi umum perlu dilengkapi perhatian pada kelompok barang yang harganya lebih mudah berfluktuasi, khususnya bahan pangan.
Kepala Perwakilan BI Ricky P. Gozali menyampaikan bahwa tekanan inflasi dari kelompok pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5,03%. Angka ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai perkembangan harga, terutama ketika risiko cuaca kering berpotensi memengaruhi pasokan. Kenaikan pada kelompok tersebut perlu dipahami dalam konteks kondisi produksi dan distribusi, serta tidak mengubah fakta bahwa inflasi nasional masih berada dalam sasaran. BI tetap mencermati kemungkinan dampak lanjutan apabila El Niño bertahan hingga awal 2027.
Dalam menghadapi risiko tersebut, kewaspadaan terhadap pasokan pangan menjadi bagian penting dari upaya menjaga inflasi tetap terkendali. Pemantauan berkala atas kondisi cuaca, produksi, dan ketersediaan komoditas dapat membantu mengidentifikasi tekanan lebih awal. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait juga diperlukan untuk menjaga kelancaran distribusi serta merespons potensi kekurangan pasokan. Langkah antisipatif tersebut relevan agar kenaikan harga tidak membebani rumah tangga secara berlebihan. Perkembangan inflasi pada bulan-bulan berikutnya akan menjadi dasar untuk menilai seberapa besar pengaruh kondisi kering terhadap harga pangan dan kestabilan ekonomi nasional.
Tekanan inflasi pangan tidak tersebar merata di seluruh Indonesia. Data yang disampaikan menunjukkan bahwa Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) mencatat inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food sebesar 8%. Sementara itu, Kalimantan membukukan angka 7,2%. Kedua wilayah tersebut disebut menghadapi tekanan pangan tertinggi, dengan inflasi Sulampua lebih tinggi daripada Kalimantan. Perbedaan ini menggambarkan bahwa perkembangan harga pangan dapat memiliki intensitas yang berlainan menurut wilayah, sehingga pemantauan dan langkah antisipasi perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
Angka 8% dan 7,2% merupakan data yang tersedia untuk Sulampua dan Kalimantan. Keduanya menjadi gambaran kuantitatif tekanan harga pangan di wilayah yang disebut paling tinggi, tetapi tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh kawasan lain. Karena itu, pembacaan data perlu memisahkan angka inflasi yang tercatat dari wilayah yang diidentifikasi rentan terhadap risiko cuaca. Pembedaan tersebut penting agar perhatian terhadap dampak cuaca kering tidak keliru ditafsirkan sebagai peringkat inflasi atau bukti bahwa semua wilayah memiliki angka yang sama.
Dalam kaitannya dengan cuaca kering, wilayah yang dinilai perlu mendapat perhatian mencakup Sulampua, Bali-Nusa Tenggara, dan Sumatra. Daftar ini menunjukkan cakupan pemantauan risiko pasokan yang lebih luas, bukan daftar wilayah dengan angka inflasi pangan tertinggi. Data inflasi yang disebut secara khusus hanya tersedia untuk Sulampua dan Kalimantan, sedangkan Bali-Nusa Tenggara dan Sumatra masuk dalam kelompok yang perlu diwaspadai terhadap dampak kondisi kering. Cuaca dapat menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menjaga ketersediaan pasokan, tetapi informasi ini tidak menetapkan besaran dampak maupun perubahan harga di setiap daerah.
Pemetaan spasial tersebut membantu membedakan dua kebutuhan kebijakan: merespons tekanan harga yang sudah tercatat dan mengantisipasi potensi gangguan pasokan akibat cuaca. Sulampua menjadi perhatian pada kedua aspek berdasarkan informasi yang tersedia, sementara Kalimantan disebut dalam catatan tekanan inflasi pangan tertinggi. Bali-Nusa Tenggara dan Sumatra tetap perlu dipantau karena risiko cuaca kering, tanpa menyematkan angka inflasi yang tidak disebutkan. Pendekatan yang cermat terhadap perbedaan data ini dapat mendukung pengawasan harga dan kesiapan pasokan secara lebih terarah.
El Niño yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 menjadi risiko yang perlu diperhitungkan dalam menjaga produksi dan pasokan pangan. Perubahan kondisi iklim tersebut berpotensi memengaruhi sejumlah komoditas, sehingga langkah antisipasi perlu disiapkan sejak dini. Bank Indonesia menyoroti beras, cabai, dan bawang merah sebagai komoditas yang pasokannya perlu dijaga. Perhatian terhadap ketiganya penting agar potensi gangguan pada produksi maupun distribusi dapat diantisipasi tanpa menunggu tekanan pasokan terjadi.
Beras merupakan salah satu komoditas utama yang perlu masuk dalam perencanaan pengamanan pasokan. Upaya menjaga ketersediaannya perlu memperhatikan risiko El Niño terhadap produksi pangan, sekaligus memastikan koordinasi yang memadai di sepanjang rantai pasok. Cabai dan bawang merah juga memerlukan perhatian serupa. Dengan memasukkan ketiga komoditas tersebut ke dalam langkah antisipasi, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memantau perkembangan pasokan secara lebih terarah serta menyesuaikan respons berdasarkan kondisi yang terjadi. Pendekatan ini tidak berarti bahwa gangguan produksi telah dipastikan, melainkan mencerminkan kewaspadaan terhadap risiko yang diperkirakan.
Kebutuhan antisipasi juga perlu mempertimbangkan kondisi wilayah. Sulampua, Bali-Nusa Tenggara, dan Sumatra termasuk kawasan yang perlu dicermati dalam upaya menjaga pasokan pangan. Pemantauan terhadap ketersediaan beras, cabai, dan bawang merah di wilayah-wilayah tersebut dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan penanganan secara tepat. Koordinasi antardaerah dan perhatian pada kelancaran pasokan menjadi bagian penting dari kesiapan menghadapi perubahan kondisi. Karena El Niño diperkirakan berlangsung hingga awal 2027, antisipasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperbarui langkah sesuai perkembangan situasi dan informasi pasokan. Fokus pada komoditas dan kawasan yang menjadi perhatian BI memberi dasar bagi kesiapan yang lebih terarah, tanpa mengasumsikan besaran dampak yang belum diketahui.
Dalam jangka pendek, Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan fasilitas distribusi pangan agar komoditas dapat bergerak lebih cepat dari daerah surplus menuju wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Dukungan ini mencakup upaya memperlancar pengangkutan, mempertemukan pelaku usaha di berbagai daerah, serta mengurangi hambatan logistik yang dapat menambah biaya dan waktu pengiriman. Langkah tersebut penting ketika gangguan cuaca berpotensi mengubah pola panen dan membuat ketersediaan pangan tidak merata. Dengan distribusi yang lebih tangkas, stok yang tersedia di satu wilayah dapat membantu memenuhi kebutuhan wilayah lain, sehingga tekanan terhadap harga setempat dapat ditekan.
Untuk jangka panjang, penguatan pasokan perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pengembangan sektor pangan mencakup peningkatan produktivitas dan kapasitas pengolahan, sekaligus perbaikan penyimpanan, transportasi, dan akses pasar. Infrastruktur irigasi juga perlu disiapkan dan dipelihara agar kegiatan produksi lebih terjaga ketika curah hujan berubah atau terjadi kekeringan. Di sisi lain, penggunaan bibit yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca dapat membantu petani mengurangi risiko gagal panen. Pendekatan yang terintegrasi ini diharapkan memperkuat ketahanan produksi, bukan hanya merespons kekurangan pasokan setelah gangguan terjadi.
BI turut mengembangkan dashboard rantai pasok sebagai sarana bagi pemerintah untuk memperoleh gambaran kondisi pangan secara lebih terpadu. Melalui pemantauan daerah surplus dan defisit, ketersediaan stok, serta jalur distribusi, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan rute pengiriman yang lebih efisien.
Baca juga: Laga Persija vs Persib: Antisipasi Kemacetan di Jakarta | Krisis Pasokan Beras Premium di Ritel Modern | Peningkatan Kasus Influenza A di Surabaya: Antisipasi dengan Masker
