Jakarta | Pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dipandang sebagai langkah Indonesia untuk mendorong tata kelola kesehatan global yang lebih adil. Pemerintah menilai pencalonan tersebut memiliki arti penting bagi upaya memperkuat perhatian terhadap kepentingan negara-negara berkembang dalam arsitektur kesehatan internasional.
Pandangan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers perdananya setelah serah terima jabatan Menteri Luar Negeri dari Sugiono di Jakarta pada Senin. Dalam kesempatan tersebut, Arrmanatha menjelaskan pencalonan Budi sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk berkontribusi lebih jauh dalam pembentukan arah kebijakan kesehatan dunia.
Perspektif yang disampaikan pemerintah menempatkan pencalonan itu bukan semata-mata sebagai agenda nasional, melainkan sebagai dorongan terhadap sistem kesehatan global yang mampu mencerminkan kebutuhan dan kepentingan negara berkembang secara lebih seimbang. Indonesia ingin mendorong arsitektur kesehatan global yang lebih adil melalui keterlibatan dalam kepemimpinan lembaga internasional, termasuk WHO.
Pencalonan Budi Gunadi Sadikin tersebut masih merupakan proses dan tidak dapat dipandang sebagai kepastian bahwa Indonesia akan memenangkan pemilihan Direktur Jenderal WHO. Namun, keputusan untuk mengajukan Menteri Kesehatan menunjukkan posisi Indonesia dalam membahas tata kelola kesehatan global serta pentingnya keterwakilan perspektif negara berkembang. Pernyataan Arrmanatha menjadi penjelasan awal pemerintah mengenai makna pencalonan itu, dengan fokus pada kontribusi Indonesia bagi terciptanya sistem kesehatan internasional yang lebih adil.
Pandangan Arrmanatha menunjukkan bahwa sistem multilateral yang berjalan saat ini belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan negara-negara berkembang. Dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan, representasi, dan penetapan agenda global masih menghadirkan kesenjangan. Negara berkembang belum selalu memiliki ruang dan pengaruh yang sebanding dengan tantangan yang mereka hadapi, termasuk dalam bidang kesehatan. Kondisi ini dipandang perlu mendapat perhatian karena keputusan serta kebijakan internasional berdampak langsung pada masyarakat di berbagai kawasan, sementara kepentingan dan pengalaman negara berkembang belum sepenuhnya tercermin.
Keadaan tersebut mendorong Indonesia untuk mengupayakan reformasi yang dapat memperkuat sistem multilateral agar lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh negara. Upaya itu tidak ditempatkan sebagai kritik semata, melainkan sebagai bagian dari usaha memperbaiki tata kelola internasional. Indonesia melihat pentingnya mendorong perubahan melalui jalur yang tersedia, dengan menyampaikan kepentingan negara berkembang sekaligus membangun kerja sama untuk menghasilkan kebijakan yang lebih seimbang.
Pemerintah menekankan bahwa Indonesia tidak hanya menyuarakan aspirasi dari luar atau sekadar mengetuk pintu organisasi internasional. Pendekatan yang diambil adalah terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi dan forum internasional, sehingga proses pembentukan aturan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan agenda global dapat turut dipengaruhi dari dalam. Keterlibatan tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan pengalaman nasional, memperluas representasi negara berkembang, dan mendorong pembenahan mekanisme multilateral secara berkelanjutan.
Dalam kerangka itu, pencalonan Budi Gunadi Sadikin di WHO menjadi salah satu bentuk nyata keterlibatan Indonesia dalam tata kelola kesehatan global. Pencalonan tersebut mencerminkan upaya untuk mengambil bagian secara langsung dalam proses internasional yang berkaitan dengan kesehatan, bukan hanya menyampaikan pandangan dari luar. Melalui partisipasi pada posisi dan lembaga strategis, Indonesia berupaya ikut memperkuat sistem multilateral serta mendorong agar kepentingan negara berkembang memperoleh ruang yang lebih besar dalam agenda kesehatan dunia.
Selain mendukung pencalonan Budi Gunadi Sadikin dalam pemilihan Direktur Jenderal WHO, Indonesia juga menempuh langkah yang lebih luas untuk memperkuat tata kelola organisasi internasional. Arrmanatha menegaskan bahwa keterlibatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong lembaga multilateral agar bekerja secara lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan negara-negara anggotanya. Menurut pandangan Indonesia, pembenahan tata kelola tidak cukup dilakukan melalui wacana, tetapi perlu diwujudkan dengan keikutsertaan aktif dalam berbagai mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan internasional.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah upaya Indonesia menjadi anggota badan auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keanggotaan dalam badan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam pengawasan pengelolaan sumber daya, anggaran, serta pelaksanaan program organisasi. Melalui peran itu, Indonesia ingin membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan PBB. Pengawasan yang kuat dinilai penting untuk memastikan bahwa mandat, pendanaan, dan kegiatan organisasi internasional dijalankan secara efektif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh negara anggota.
Indonesia juga mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030. Dalam konteks pencalonan tersebut, Arrmanatha menyampaikan aspirasi agar Dewan Keamanan dapat menjadi institusi yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis. Reformasi diperlukan agar keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan perkembangan serta kepentingan masyarakat internasional, bukan hanya pandangan segelintir negara. Indonesia ingin mendorong PBB dan lembaga multilateral lainnya, termasuk WHO, agar bekerja lebih efektif, efisien, dan representatif. Pada saat yang sama, seluruh lembaga tersebut diharapkan menerapkan hukum serta kesepakatan internasional secara adil dan konsisten bagi semua negara, tanpa membedakan ukuran, kekuatan politik, maupun tingkat perkembangan ekonominya.
Budi Gunadi Sadikin akan bersaing dengan enam kandidat lain dalam pemilihan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pemilihan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027 dan akan menjadi proses penting dalam menentukan figur yang memimpin organisasi kesehatan global itu untuk periode berikutnya. Agenda ini mencakup penyaringan serta pemilihan kandidat dari negara-negara anggota, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan WHO.
Direktur Jenderal WHO saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada 15 Agustus 2027. Dengan demikian, pemilihan yang berlangsung beberapa bulan sebelumnya menjadi bagian penting dari proses transisi kepemimpinan. Penetapan direktur jenderal baru akan menentukan arah kerja WHO setelah berakhirnya masa jabatan Tedros, termasuk dalam pelaksanaan mandat organisasi dan koordinasi kesehatan internasional.
Selain Budi Gunadi Sadikin, sejumlah kandidat lain yang disebut dalam sumber adalah Hans Kluge, mantan Direktur Regional WHO untuk Eropa yang diusulkan oleh Belgia. Kandidat berikutnya ialah Hanan Al-Kuwari, mantan Menteri Kesehatan Qatar. Nama lain yang tercantum adalah Hanan Balkhy, yang menjabat sebagai Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur. Ketiganya merupakan bagian dari kandidat lain yang akan berkompetisi dalam proses pemilihan tersebut, sementara keseluruhan kontestasi mencakup enam kandidat selain Budi.
Pemilihan pada Mei 2027 karena itu menjadi agenda penting bagi WHO dan negara-negara anggotanya. Proses tersebut akan menentukan kepemimpinan organisasi pada periode berikutnya, sekaligus menjadi salah satu tahapan utama dalam kesinambungan tata kelola kesehatan global. Informasi mengenai hasil pemilihan baru dapat diketahui setelah seluruh rangkaian proses resmi selesai dilaksanakan.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Menteri Kesehatan RI: Berita Terkini dan Inisiatif Kesehatan | Jamin Keselamatan Personel, Tim Kesehatan Latgabma SGS 2026 Gelar Medical Exchange Method
