Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anggaran program Satu Orang Satu Rekening kini berada di kisaran Rp1,28 triliun. Nilai tersebut turun cukup besar dibandingkan rencana awal yang mencapai sekitar Rp3,84 triliun. Perubahan anggaran itu berkaitan dengan proses penyisiran dan pemadanan data calon penerima, sehingga kebutuhan program dihitung kembali berdasarkan data yang telah diperiksa. Keterangan tersebut disampaikan Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Pemadanan data menjadi salah satu langkah untuk memastikan perencanaan program lebih sesuai dengan sasaran penerima. Dengan meneliti dan mencocokkan data, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai jumlah orang yang memenuhi kriteria serta kebutuhan pembiayaannya. Hasil pemeriksaan tersebut turut memengaruhi besaran anggaran yang disiapkan. Karena itu, angka terbaru tidak lagi mengacu sepenuhnya pada perkiraan awal, melainkan pada hasil penyisiran data calon penerima yang dilakukan dalam proses pemutakhiran.
Penurunan dari sekitar Rp3,84 triliun menjadi Rp1,28 triliun menunjukkan perbedaan alokasi yang semula direncanakan dan kebutuhan setelah data dicocokkan. Selisih tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan perubahan pada sasaran, mekanisme penyaluran, atau manfaat yang akan diterima setiap peserta; hal-hal itu memerlukan keterangan lebih lanjut. Namun, penyesuaian anggaran memperlihatkan bahwa validasi penerima dapat menjadi faktor penting dalam perencanaan program publik. Data yang lebih akurat membantu penyusun kebijakan memperkirakan cakupan program dan menyesuaikan kebutuhan dana.
Program Satu Orang Satu Rekening juga berkaitan dengan upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dalam konteks itu, pencocokan data calon penerima berperan untuk mendukung penetapan sasaran yang lebih jelas sebelum pelaksanaan program. Angka Rp1,28 triliun yang disampaikan Airlangga merupakan gambaran anggaran setelah proses penyisiran tersebut, sementara rencana sebelumnya berada pada kisaran tiga kali lipatnya. Informasi itu menjadi bagian dari pembahasan akses keuangan daerah dalam Rakornas, sekaligus menegaskan bahwa besaran anggaran dapat berubah seiring pembaruan dan verifikasi data penerima.
Program Satu Orang Satu Rekening menyasar masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank dan termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4. Kedua kriteria tersebut menjadi acuan untuk mengenali warga yang berpotensi menjadi calon penerima program. Dengan demikian, pendataan diarahkan kepada kelompok yang memenuhi batas usia, belum mempunyai rekening, serta berada dalam rentang desil yang telah ditentukan pemerintah.
Keterangan mengenai sasaran itu disampaikan Airlangga seiring upaya pemerintah mencocokkan data. Pemadanan dilakukan untuk mengetahui jumlah calon penerima yang sesuai dengan kriteria program. Artinya, pencocokan data berfungsi mengidentifikasi cakupan warga yang memenuhi persyaratan, bukan menetapkan bahwa seluruh masyarakat pada kelompok tertentu otomatis menjadi penerima. Kesesuaian dengan kriteria menjadi dasar dalam memperkirakan jumlah calon yang relevan untuk program tersebut.
Airlangga menyebut data calon penerima terbaru telah tersedia. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyiapkan anggaran program sekitar Rp1,28 triliun. Ketersediaan data terbaru dan pencocokan dengan kriteria sasaran membantu menghubungkan perkiraan kebutuhan anggaran dengan jumlah calon penerima yang memenuhi ketentuan. Angka anggaran itu merujuk pada penyiapan dana berdasarkan data yang disebutkan, bukan keterangan mengenai besaran bantuan untuk setiap orang.
Informasi yang disampaikan menegaskan tiga unsur utama pendataan: usia minimal 17 tahun, belum memiliki rekening bank, dan tercakup dalam desil 1 hingga 4. Pemerintah mencocokkan data untuk memperoleh jumlah calon yang memenuhi gabungan kriteria tersebut. Data terbaru yang tersedia kemudian digunakan sebagai landasan penyiapan anggaran sekitar Rp1,28 triliun. Rincian mengenai tahapan pendataan, jumlah akhir calon penerima, maupun hasil pencocokan tidak dijelaskan dalam keterangan tersebut. Karena itu, uraian mengenai sasaran program terbatas pada kriteria yang telah disebutkan dan fungsi data sebagai dasar penyiapan anggaran.
Pemerintah menargetkan sekitar 25 juta warga yang hingga kini belum memiliki rekening bank untuk menjadi sasaran program Satu Orang Satu Rekening. Angka tersebut menggambarkan kelompok masyarakat yang masih berada di luar layanan perbankan formal dan menjadi fokus perluasan akses. Target ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai bagian dari upaya memperluas kepemilikan rekening. Dengan demikian, program tidak semata-mata ditujukan kepada pemilik rekening yang sudah aktif, tetapi juga diarahkan untuk menjangkau warga yang belum terhubung dengan sistem perbankan. Jumlah 25 juta itu merupakan sasaran yang ingin dicapai, bukan jumlah penerima yang telah dipastikan mengikuti program.
Tujuan yang disampaikan Airlangga adalah mendorong inklusi keuangan nasional meningkat dari sekitar 93 persen hingga mendekati 99 persen. Persentase tersebut menunjukkan sasaran peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk rekening bank. Penyebutan angka itu perlu dipahami sebagai target, bukan gambaran kondisi yang sudah terwujud. Pemerintah berharap semakin banyak warga dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal melalui kepemilikan rekening. Namun, pencapaian tujuan tersebut bergantung pada pelaksanaan program dan jangkauan layanan kepada kelompok yang belum memiliki akses. Karena itu, target peningkatan inklusi keuangan menjadi arah kebijakan yang hendak dituju, bukan klaim bahwa seluruh warga sasaran telah membuka atau menggunakan rekening.
Dalam konteks pemadanan data dan penyesuaian anggaran program menjadi Rp1,28 triliun, sasaran 25 juta warga memberi gambaran mengenai skala kelompok yang hendak dijangkau. Pemadanan data dapat membantu pemerintah mengenali penerima yang memenuhi sasaran dan mengurangi potensi ketidaktepatan dalam pelaksanaan. Meski demikian, angka sasaran dan tujuan inklusi keuangan yang disampaikan Airlangga tetap harus dibedakan dari hasil akhir. Informasi tersebut menjelaskan apa yang ingin dicapai pemerintah: memperluas akses perbankan dan mendekatkan tingkat inklusi dari 93 persen ke hampir 99 persen. Ukuran keberhasilan baru dapat dinilai setelah pelaksanaan berlangsung dan data mengenai warga yang benar-benar memperoleh akses tersedia. Sampai saat itu, kedua angka tersebut merupakan target atau perkiraan yang menjadi dasar arah program.
Pada tahap awal perencanaan program Satu Orang Satu Rekening, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun. Besaran tersebut mencerminkan rancangan sebelum proses pemadanan data dilakukan secara lebih menyeluruh. Pemerintah kemudian membersihkan dan mencocokkan data calon penerima agar jumlah penduduk yang menjadi sasaran dapat dipastikan. Pemutakhiran ini penting untuk menyelaraskan rencana anggaran dengan kebutuhan aktual, sekaligus mengurangi risiko data ganda atau informasi yang belum sesuai. Karena itu, angka anggaran awal perlu dipahami sebagai rencana, bukan sebagai jumlah akhir yang telah direalisasikan.
Dalam keterangan pada September, Airlangga menyebut sekitar 74 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas belum memiliki rekening bank. Data tersebut menjadi gambaran mengenai luasnya kelompok masyarakat yang berpotensi dijangkau program, sekaligus menjelaskan alasan pemerintah masih melakukan pembersihan dan pemadanan data. Jumlah calon peserta dan kebutuhan biaya dapat berubah seiring verifikasi berlangsung. Dengan demikian, proses tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kembali skala program, termasuk alokasi dana yang diperlukan. Informasi mengenai sekitar 74 juta orang itu tidak dengan sendirinya berarti seluruhnya telah terdaftar sebagai penerima atau akan langsung memperoleh rekening.
Rencana awal juga mencakup pemberian dana pembukaan rekening sebesar Rp50 ribu untuk setiap orang yang membuka rekening. Dana tersebut dimaksudkan sebagai dana awal dalam rancangan program, bukan bukti bahwa penyaluran telah dilakukan. Anggaran program disebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: Pendidikan Gratis dari SD hingga Universitas Menjadi Komitmen Prabowo | Pemetaan Program Makanan Bergizi untuk Wilayah 3T | Beri Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen, Dorong Terjadi Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Pemisahan Pilpres dan Pileg
