Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa kritik yang tercantum dalam laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran akan digunakan sebagai bahan pembenahan pemerintah. Laporan tersebut dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS), lembaga kajian yang menyoroti berbagai perkembangan serta tantangan kebijakan selama dua tahun masa pemerintahan berjalan. Pernyataan Gibran disampaikan dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Selasa.
Gibran menegaskan bahwa pemerintah menghargai hasil survei, kajian, dan kritik yang disampaikan masyarakat maupun lembaga independen. Menurut dia, pandangan dari berbagai pihak diperlukan untuk melihat pelaksanaan kebijakan secara lebih objektif, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap evaluasi dari luar pemerintahan, selama masukan disampaikan berdasarkan data dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyampaikan bahwa berbagai masukan itu menjadi bahan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri. Dengan demikian, kritik CELIOS diposisikan sebagai bagian dari proses demokrasi sekaligus sumber informasi untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi dari lembaga independen dapat membantu pemerintah menilai efektivitas program, memahami dampak kebijakan terhadap masyarakat, serta merumuskan langkah perbaikan yang lebih tepat.
Pengakuan terhadap pentingnya kritik juga memperlihatkan adanya ruang bagi partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan. Hasil survei dan kajian tidak semata-mata dipandang sebagai penilaian terhadap kinerja, tetapi juga sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan negara. Melalui proses tersebut, pemerintah diharapkan dapat menindaklanjuti temuan yang relevan secara terukur, sekaligus menjelaskan kepada masyarakat mengenai langkah pembenahan yang dilakukan.
Pernyataan Gibran menempatkan evaluasi sebagai proses berkelanjutan dalam menjalankan pemerintahan. Kritik, survei, dan kajian independen menjadi bagian dari mekanisme demokratis yang dapat mendorong perbaikan, bukan sekadar bahan perdebatan publik.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah maupun dirinya perlu dipandang sebagai masukan untuk melakukan pembenahan. Sikap tersebut juga berlaku terhadap kritik yang tercantum dalam laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Menurut Gibran, laporan dan penilaian kritis tidak semestinya diabaikan, karena dapat menjadi bahan untuk melihat kembali pelaksanaan kebijakan serta kinerja pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Gibran menekankan bahwa setiap kritik perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dijalankan benar-benar menjawab persoalan di lapangan atau masih menyisakan kendala. Dengan demikian, kritik tidak berhenti sebagai perdebatan pemerintah dan pihak yang memberikan penilaian, tetapi menjadi bagian dari proses memperbaiki kebijakan agar pelaksanaannya semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
Selain menyoroti kebijakan, Gibran juga menggarisbawahi pentingnya memperbaiki cara kerja pemerintah. Kehadiran pemerintah, menurut dia, harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Karena itu, pembenahan tidak hanya berkaitan dengan isi kebijakan, tetapi juga dengan bagaimana pemerintah bekerja dalam memahami persoalan, merespons kebutuhan, dan memastikan manfaat kebijakan sampai kepada masyarakat. Cara kerja yang lebih baik diharapkan membuat penyelesaian persoalan di lapangan menjadi lebih efektif.
Laporan yang menjadi bahan tanggapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berasal dari evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Evaluasi tersebut dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama kabinet bayangan pada Minggu (11/10). Dokumen itu memuat penilaian serta gambaran mengenai sejumlah persoalan yang dirasakan masyarakat selama periode pemerintahan yang dievaluasi.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyampaikan salah satu temuan utama dari laporan tersebut. Berdasarkan survei yang dilakukan, sebanyak 75 persen dari 1.122 responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Angka itu disampaikan sebagai hasil jawaban responden dalam survei, sehingga menggambarkan pengalaman dan persepsi peserta terhadap tekanan yang mereka rasakan. Temuan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan hubungan sebab-akibat di luar keterangan yang disampaikan CELIOS.
Dalam pemaparan laporan, beberapa persoalan disebut paling banyak dikeluhkan oleh responden. Keluhan pertama berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, yang menjadi perhatian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, responden menyoroti kesulitan mendapatkan pekerjaan sebagai persoalan lain yang banyak dirasakan. Penegakan hukum juga tercatat sebagai salah satu isu yang memperoleh banyak keluhan dalam evaluasi tersebut.
Rangkaian temuan ini menjadi bagian dari kritik CELIOS terhadap kinerja pemerintahan selama dua tahun. Penyajiannya berfokus pada hasil survei dan isu yang disebutkan oleh lembaga tersebut, tanpa memperluas kesimpulan melampaui data yang tersedia. Karena survei merepresentasikan jawaban 1.122 responden, angka dan keluhan dalam laporan perlu dipahami sebagai hasil pengukuran terhadap kelompok responden yang diteliti. Laporan itu kemudian menjadi salah satu bahan yang ditanggapi Gibran dalam pembahasan mengenai evaluasi serta pembenahan pemerintah.
Survei yang menjadi dasar penilaian ini melibatkan dua kelompok responden dengan karakteristik berbeda. Kelompok pertama terdiri atas 1.142 responden masyarakat umum, sedangkan kelompok kedua mencakup 129 responden ahli. Para responden berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, sehingga kajian tersebut memotret pandangan publik dan penilaian kalangan yang memiliki perhatian atau kepakaran terhadap isu kebijakan pemerintahan. Perbedaan jumlah serta latar belakang responden perlu diperhatikan ketika membaca angka yang dihasilkan, karena setiap kelompok merepresentasikan sudut pandang yang tidak sama.
Dalam skala penilaian 1 sampai 10, masyarakat umum memberikan nilai 4,6 untuk kinerja Prabowo. Sementara itu, responden ahli memberikan penilaian lebih rendah, yakni 2,8. Penilaian terhadap Gibran dari masyarakat umum tercatat sebesar 4,9, sedangkan kalangan ahli memberikan nilai 2,2. Angka-angka tersebut disajikan sebagai hasil pengukuran persepsi responden terhadap kinerja masing-masing tokoh dalam konteks pemerintahan.
Rincian metodologi dan angka penilaian itu menjadi bagian penting dalam membaca kritik yang disampaikan CELIOS. Data tersebut tidak berdiri terpisah dari respons Gibran terhadap kajian yang muncul. Ia memilih memandang kritik serta hasil survei sebagai masukan untuk melakukan evaluasi dan pembenahan di lingkungan pemerintah. Sikap tersebut menunjukkan bahwa hasil penilaian dari masyarakat umum maupun ahli dapat ditempatkan sebagai bahan pertimbangan dalam meninjau pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintahan.
Dengan demikian, informasi mengenai jumlah responden, cakupan wilayah, kelompok penilai, dan skor yang diberikan menjadi rujukan faktual dalam pemberitaan ini. Penilaian 4,6 dan 2,8 terhadap Prabowo, serta 4,9 dan 2,2 terhadap Gibran, menggambarkan perbedaan persepsi masyarakat umum dan ahli. Gibran menyatakan bahwa kritik CELIOS dan temuan dalam kajian tersebut akan digunakan sebagai bahan pembenahan, tanpa mengabaikan pentingnya evaluasi berbasis data dan masukan publik.
Baca juga: Konflik Yaman Memanas: Pertempuran Pasukan Pemerintah dan Houthi | Pembentukan Satgas Kopdes Merah Putih oleh Pemerintah
