Kota Among Tani | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengevaluasi pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah enam petugas dan relawan gugur ketika menjalankan tugas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Evaluasi ini menjadi langkah penting untuk meninjau kembali pelaksanaan operasi di lapangan, terutama aspek keselamatan personel yang terlibat dalam upaya penanganan.
Dalam proses tersebut, BNPB akan menelaah laporan dari wilayah terdampak secara rinci. Informasi yang dihimpun menjadi bahan untuk memahami kejadian dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam tata kelola penanganan. Penelaahan dilakukan dengan cermat agar rekomendasi yang disusun berpijak pada laporan dan kondisi yang tersedia, bukan pada dugaan mengenai penyebab maupun kronologi yang belum dipastikan.
Evaluasi yang menyeluruh diharapkan menghasilkan langkah perbaikan yang tepat sasaran. Hasilnya dapat menjadi dasar untuk memperkuat prosedur kerja, koordinasi, serta perlindungan bagi tim gabungan yang bertugas menghadapi karhutla. Keselamatan petugas dan relawan perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap operasi, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan tugas di kawasan terdampak.
Peninjauan pola penanganan juga ditujukan untuk mengurangi risiko kejadian serupa terulang. Karena itu, temuan dari laporan lapangan perlu diterjemahkan menjadi perbaikan yang dapat diterapkan, sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang terlibat. Upaya ini tidak mengurangi duka atas gugurnya enam personel, tetapi memastikan pengalaman tersebut mendorong penguatan perlindungan bagi mereka yang menjalankan tugas kemanusiaan.
Dengan mengkaji informasi secara terstruktur, BNPB dapat menentukan aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan merumuskan evaluasi sesuai kebutuhan di lapangan. Penguatan keselamatan tim gabungan menjadi sasaran utama, agar respons terhadap karhutla dapat berjalan dengan kesiapan dan perlindungan yang lebih baik. Langkah evaluasi ini juga menegaskan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dalam setiap operasi kebencanaan, khususnya ketika petugas menghadapi kondisi kerja yang berisiko.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi, menyampaikan duka cita atas meninggalnya enam orang yang terlibat dalam upaya pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Ungkapan duka tersebut ditujukan kepada para korban, keluarga yang ditinggalkan, serta pihak-pihak yang merasakan kehilangan. Kepergian mereka menjadi kabar yang menyedihkan di tengah upaya penanganan kebakaran di kawasan tersebut.
Enam orang yang meninggal dunia dalam peristiwa ini adalah Suraji, Munawi, Hendra Rony Wagiyanata, Sukaris, Wisnu Yuda Pratama, dan Sefriel Ardiansyah. BNPB menyampaikan penghormatan kepada mereka yang telah terlibat dalam upaya pemadaman. Nama-nama tersebut dikenang sebagai bagian dari enam orang yang gugur, dan penyebutan identitas mereka menjadi cara untuk memastikan bahwa setiap korban mendapat perhatian serta penghormatan yang layak.
Suraji merupakan korban terakhir yang dilaporkan meninggal dunia. Ia mengembuskan napas terakhir pada Kamis malam, 23 Oktober 2026, setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. Dengan kabar tersebut, jumlah orang yang meninggal dalam peristiwa ini menjadi enam. BNPB turut menyampaikan belasungkawa atas kehilangan yang dialami keluarga Suraji dan keluarga para korban lainnya.
Pernyataan duka dari Kepala BNPB menegaskan bahwa kehilangan enam orang tersebut menjadi perhatian serius. Dalam situasi seperti ini, ucapan belasungkawa juga menjadi bentuk penghormatan kepada para korban dan ungkapan empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Masyarakat dapat mengenang nama Suraji, Munawi, Hendra Rony Wagiyanata, Sukaris, Wisnu Yuda Pratama, dan Sefriel Ardiansyah dengan penuh hormat. Duka atas kepergian mereka disampaikan bersama harapan agar keluarga mendapat kekuatan dalam menghadapi masa sulit ini. BNPB menyampaikan rasa kehilangan dan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh kabar tersebut.
Kristomei menegaskan bahwa evaluasi atas penanganan insiden di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang menewaskan enam orang, akan menjadi bahan penting untuk memperkuat prosedur operasional standar (SOP) dan keselamatan kerja tim dalam penanganan berikutnya. Evaluasi tersebut diperlukan agar pengalaman dari kejadian ini dapat ditelaah secara menyeluruh dan menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kesiapan petugas ketika menjalankan tugas di lapangan. Menurutnya, hasil peninjauan tidak berhenti sebagai catatan atas peristiwa, melainkan perlu dimanfaatkan sebagai dasar pembenahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak ada pihak yang menginginkan korban jiwa dalam upaya penanggulangan bencana. Karena itu, keselamatan petugas harus menjadi prioritas, bersamaan dengan upaya melindungi masyarakat dan menangani keadaan darurat. Petugas yang terlibat menjalankan tanggung jawab di tengah situasi yang dapat berubah, sehingga aspek keselamatan mereka perlu mendapat perhatian dalam setiap evaluasi. Penegasan ini menempatkan perlindungan personel sebagai bagian penting dari kesiapan operasi, bukan sekadar unsur tambahan setelah penanganan dilakukan.
Meski demikian, Kristomei tidak merinci bentuk perubahan teknis yang akan diterapkan pada SOP maupun langkah khusus yang akan diambil setelah evaluasi. Penguatan prosedur akan merujuk pada hasil peninjauan, sehingga rincian pembenahan belum dapat dipastikan sebelum proses tersebut menghasilkan pertimbangan yang relevan. Dengan demikian, fokus saat ini adalah memastikan evaluasi dapat menjadi landasan bagi peningkatan prosedur dan keselamatan kerja tim ke depan. Pendekatan itu juga memberi ruang untuk menilai kebutuhan secara cermat berdasarkan temuan, tanpa mendahului keputusan atau menyebut perubahan tertentu yang belum diumumkan. Penegasan mengenai prioritas keselamatan menjadi pesan utama dalam peninjauan ini, terutama setelah jatuhnya korban jiwa di TNBTS. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan menggunakan hasil evaluasi sebagai acuan untuk memperkuat kesiapan penanganan, sembari memastikan keselamatan petugas dipertimbangkan dalam setiap langkah operasional mendatang.
Kristomei menjelaskan bahwa desakan publik agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional perlu dipahami dalam kerangka aturan yang berlaku. Penetapan status tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya perhatian masyarakat atau pemberitaan, melainkan melalui penilaian terhadap sejumlah indikator. Pemerintah mempertimbangkan skala kejadian, dampak yang ditimbulkan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam merespons keadaan darurat. Karena itu, keputusan mengenai status bencana membutuhkan evaluasi atas kondisi faktual dan informasi resmi dari wilayah terdampak.
Indikator yang menjadi pertimbangan lain luas wilayah yang terbakar atau terdampak, jumlah korban, dan tingkat gangguan terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyampaikan secara resmi apabila kapasitasnya tidak lagi memadai untuk menangani keadaan. Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam menilai apakah penanganan dapat tetap dilakukan pada tingkat daerah atau memerlukan dukungan dan koordinasi yang lebih luas. Dengan dasar itu, penetapan status darurat mengikuti ketentuan regulasi, bukan hanya pertimbangan mengenai satu indikator secara terpisah.
Kristomei juga menegaskan bahwa status administratif, baik status bencana di tingkat daerah maupun nasional, tidak menjadi batas bagi respons operasional di lapangan. Artinya, penanganan karhutla tetap dapat dioptimalkan melalui koordinasi dan dukungan berbagai pihak sesuai kebutuhan, meskipun status nasional belum ditetapkan. BNPB menyatakan akan terus memperhatikan perkembangan situasi serta memastikan upaya penanganan berjalan. Penilaian terhadap status dan langkah respons merupakan hal yang berkaitan, tetapi tidak harus menunggu satu sama lain untuk dilakukan.
Di tengah pembahasan mengenai klasifikasi bencana, keselamatan personel dan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Pengendalian kebakaran, pemantauan kondisi wilayah, serta koordinasi antarlembaga perlu dijalankan dengan memperhitungkan risiko yang dihadapi petugas. Penentuan status, dengan demikian, berfungsi sebagai landasan administratif untuk mengatur penanganan dan dukungan, bukan sebagai alasan untuk menunda tindakan. BNPB menekankan bahwa prioritasnya adalah memastikan respons sesuai kebutuhan di lapangan, sementara keputusan status darurat didasarkan pada indikator dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Baca juga: Evaluasi Regulasi Keselamatan Pelayaran di Indonesia
