Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta perusahaan minyak dan gas bumi (migas) segera menjalankan proyek hulu yang telah siap tetapi masih tertunda. Desakan itu ditujukan terutama kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau pemegang konsesi yang sudah menuntaskan kegiatan eksplorasi dan memperoleh persetujuan rencana pengembangan lapangan, yang dikenal sebagai plan of development (POD), namun belum memulai tahap pengembangan. Bahlil menilai, proyek dengan persyaratan utama yang telah dipenuhi semestinya bergerak menuju pelaksanaan, bukan terus tertahan tanpa kepastian.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Ekonomi, Keuangan dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (Forek Hulu Migas 2026) di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Forum itu menjadi ruang bagi pemerintah dan pelaku industri untuk membahas kondisi serta peluang pengembangan sektor hulu migas. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menekankan perlunya tindak lanjut yang konkret dari para pemegang wilayah kerja. Persetujuan POD menandakan rencana pengembangan telah melalui proses evaluasi dan disetujui, sehingga perusahaan diharapkan segera menyiapkan tahapan teknis, pendanaan, dan operasional yang diperlukan untuk merealisasikannya.
Dorongan percepatan ini berkaitan dengan pentingnya mengubah potensi sumber daya menjadi produksi yang nyata. Ketika lapangan yang telah ditemukan dan disetujui rencana pengembangannya belum dibangun, manfaat dari kegiatan eksplorasi belum dapat dirasakan melalui tambahan pasokan migas. Karena itu, pemerintah meminta KKKS memberikan perhatian pada proyek-proyek yang sudah siap, mengidentifikasi hambatan yang masih ada, serta menyusun langkah penyelesaian dengan jadwal yang terukur. Pelaksanaan yang lebih cepat juga dapat membantu menjaga kesinambungan kegiatan industri, mendorong investasi, dan memperkuat ketersediaan energi domestik. Pesan Bahlil menegaskan bahwa persetujuan administratif perlu diikuti komitmen untuk melanjutkan pekerjaan di lapangan, dengan koordinasi pemerintah dan perusahaan apabila terdapat kendala yang menghambat pembangunan. Dengan demikian, proyek yang sudah melewati tahap eksplorasi dan memperoleh persetujuan POD dapat segera memasuki fase pengembangan, alih-alih terus menunggu tanpa kepastian waktu.Dorongan Bahlil agar proyek migas yang telah siap segera dikembangkan berangkat dari kebutuhan menjaga dan meningkatkan produksi minyak serta gas bumi nasional. Produksi dalam negeri menghadapi tekanan karena secara alamiah terus menurun dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut membuat pengembangan proyek yang sudah siap menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung upaya memperkuat pasokan dari sumber daya migas domestik.
Tantangan penurunan produksi berkaitan dengan keadaan lapangan migas di Indonesia. Mayoritas lapangan yang beroperasi saat ini sudah berusia tua atau berada pada tahap mature. Seiring berjalannya waktu, lapangan-lapangan tersebut mengalami penurunan produksi secara alamiah. Karena itu, proyek yang telah siap dikembangkan perlu segera ditindaklanjuti agar potensi produksi baru dapat mendukung kegiatan hulu migas di tengah kondisi lapangan yang semakin matang.
Percepatan pengembangan proyek juga terkait langsung dengan sasaran meningkatkan produksi dan lifting nasional. Ketika produksi alamiah terus turun, keterlambatan dalam merealisasikan proyek yang siap dapat membuat upaya menjaga kinerja produksi semakin berat. Bahlil mendorong agar proyek-proyek tersebut tidak hanya berhenti pada tahap kesiapan, melainkan segera bergerak menuju pelaksanaan. Dorongan ini menempatkan pengembangan lapangan sebagai bagian dari respons terhadap tantangan produksi yang dihadapi sektor migas nasional. Dengan mendorong proyek siap untuk segera dikembangkan, pemerintah berupaya memperkuat kontribusinya terhadap produksi minyak dan gas bumi serta lifting nasional. Fokusnya adalah memanfaatkan kesiapan proyek untuk membantu menghadapi penurunan yang terjadi secara alamiah, terutama ketika sebagian besar lapangan telah berusia tua atau mature. Langkah percepatan tersebut menjadi relevan karena kebutuhan meningkatkan produksi harus berjalan seiring dengan kondisi lapangan yang ada. Dengan demikian, permintaan untuk segera mengeksekusi proyek migas yang telah siap didasarkan pada kebutuhan mempertahankan dan meningkatkan produksi dalam negeri, sekaligus mendukung peningkatan lifting nasional di tengah penurunan produksi alamiah dan dominasi lapangan mature.
Bahlil menegaskan bahwa perusahaan yang telah memperoleh konsesi migas tetapi tidak mampu melanjutkan kegiatan hingga tahap pengembangan atau produksi perlu mengembalikannya kepada negara. Konsesi tidak seharusnya dibiarkan tanpa kemajuan, sementara potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya belum memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Dengan pengembalian tersebut, pemerintah dapat menilai kembali pengelolaan wilayah kerja dan menawarkan kesempatan kepada pihak lain yang dinilai sanggup menjalankan proyek secara nyata.
Pihak yang dapat menerima penawaran itu tidak terbatas pada perusahaan tertentu. Pertamina, sebagai perusahaan energi nasional, juga dapat mengambil peran apabila memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsesi tersebut. Namun, Bahlil menekankan bahwa Pertamina pun harus bekerja cepat. Penugasan kepada perusahaan negara bukan alasan untuk menunda kegiatan; proyek yang siap dikembangkan perlu segera ditindaklanjuti agar dapat bergerak menuju produksi. Kecepatan pelaksanaan menjadi penting untuk mengubah potensi cadangan menjadi pasokan yang bisa mendukung kebutuhan energi nasional.
Selain pengembalian konsesi, terdapat pula kemungkinan bagi pemegang wilayah kerja untuk berbagi pengelolaan dengan perusahaan lain. Skema kerja sama semacam ini dapat dipertimbangkan ketika perusahaan yang ada membutuhkan mitra dengan modal, teknologi, atau kapasitas operasional yang lebih memadai. Tujuannya bukan sekadar mempertahankan kepemilikan konsesi, melainkan memastikan kegiatan eksplorasi dan pengembangan berjalan lebih produktif. Dengan pembagian peran yang jelas, kendala yang menghambat pekerjaan dapat diatasi tanpa harus membiarkan wilayah kerja tidak aktif.
Bahlil mengaitkan langkah-langkah tersebut dengan upaya meningkatkan lifting migas. Peningkatan produksi membutuhkan tindak lanjut konkret, baik melalui percepatan proyek oleh pemegang konsesi maupun keterlibatan mitra yang mampu memperkuat pelaksanaan. Karena itu, perusahaan diharapkan bersikap terbuka terhadap pilihan yang paling efektif: melanjutkan pengembangan dengan kapasitas sendiri, bekerja sama dengan pihak lain, atau menyerahkan kembali konsesi jika tidak sanggup mengerjakannya. Pemerintah, pada akhirnya, ingin memastikan setiap peluang yang siap dikembangkan ditangani oleh pihak yang memiliki kesanggupan dan komitmen untuk menghasilkan kemajuan.Bahlil meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mempercepat tahapan pengembangan wilayah kerja, terutama lelang blok baru dan penandatanganan kontrak kerja sama migas. Menurutnya, percepatan diperlukan agar potensi sumber daya dapat segera ditindaklanjuti menjadi kegiatan eksplorasi dan produksi. Pemerintah, kata Bahlil, memiliki 118 blok migas baru yang berpotensi dilelang. Karena itu, proses penawaran diharapkan tidak berlarut-larut, sementara kepastian kontrak perlu diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan.
Desakan tersebut disampaikan dalam konteks kebutuhan minyak Indonesia yang tinggi. Kebutuhan nasional diperkirakan mencapai sekitar 1,5–1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak mentah domestik berada di kisaran 600.000 barel per hari. Kesenjangan kebutuhan dan produksi itu membuat upaya meningkatkan kegiatan hulu migas menjadi penting. Pembukaan peluang investasi melalui lelang blok, disertai proses kontrak yang efisien, diharapkan mendorong perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan mengembangkan temuan yang layak secara komersial.
Selain meminta percepatan, Bahlil mengimbau perusahaan agar melaporkan apabila menemukan dugaan praktik “di bawah tangan” dalam proses pendaftaran lelang, perizinan, maupun pengurusan kontrak dengan Ditjen Migas. Pelaporan diperlukan agar dugaan penyimpangan dapat ditindaklanjuti dan tidak menghambat pelaku usaha yang mengikuti prosedur resmi. Perusahaan diminta menyampaikan informasi melalui jalur yang tersedia, dengan keterangan yang jelas mengenai proses atau pihak terkait, sehingga pemerintah dapat memeriksa laporan secara tepat.
Pesan tersebut menegaskan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan akuntabilitas.
15 kunjungan
