Jakarta | György Matolcsy, mantan gubernur Bank Sentral Hungaria (MNB), ditangkap oleh aparat kejaksaan setempat dalam penyelidikan dugaan penyelewengan dana publik. Perkara ini berlangsung di Hungaria, bukan di Indonesia, dan berpusat pada pengelolaan aset yayasan yang dibentuk oleh bank sentral tersebut. Penahanan itu menandai perkembangan penting dalam pemeriksaan atas penggunaan dana dan aset yang terkait dengan lembaga-lembaga yayasan.
Kantor Kejaksaan Investigasi Pusat Hungaria menyatakan bahwa penyidik telah melakukan serangkaian penggeledahan serta tindakan penyidikan di beberapa lokasi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengumpulkan bukti dan menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset. Pernyataan kejaksaan disampaikan pada pekan sebelumnya dan kemudian dikutip pada Minggu (1/11/2026). Keterangan yang tersedia belum menjelaskan secara rinci seluruh lokasi yang diperiksa maupun bukti spesifik yang mendasari tindakan terhadap Matolcsy.
Kasus ini berkaitan dengan yayasan yang didirikan MNB dan aset yang berada dalam pengelolaannya. Karena dana dan aset tersebut berhubungan dengan lembaga yang dibentuk bank sentral, penyelidikan menjadi sorotan mengenai tata kelola serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya publik. Namun, dugaan yang tengah diperiksa belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum. Penetapan tanggung jawab akan bergantung pada hasil penyidikan dan proses peradilan yang berlaku di Hungaria.
Matolcsy pernah memimpin MNB, sehingga keterlibatannya dalam perkara tersebut memiliki perhatian publik yang luas. Meski demikian, informasi mengenai penangkapan dan penggeledahan perlu dibedakan dari pembuktian kesalahan. Kejaksaan masih perlu menuntaskan pemeriksaan, menguji dokumen dan keterangan terkait, serta menjelaskan dasar hukum tindakan yang diambil. Pada tahap ini, uraian yang dapat dipastikan terbatas pada pernyataan resmi tentang rangkaian tindakan penyidikan dan kaitannya dengan aset yayasan.
Dengan demikian, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aparat Hungaria sedang menyelidiki dugaan pengelolaan dana publik yang tidak semestinya. Informasi lanjutan dari kejaksaan dan proses hukum berikutnya akan menentukan bagaimana perkara ini berkembang, termasuk apakah dugaan tersebut berujung pada dakwaan. Untuk saat ini, perkara tersebut tetap merupakan penyelidikan yang sedang berjalan.
Perkara yang melibatkan György Matolcsy mulai menjadi perhatian publik pada bulan sebelumnya, ketika para petinggi bank sentral Hungaria mengajukan tuntutan pidana terkait dugaan penyimpangan selama masa jabatannya sebagai gubernur. Keluhan tersebut mencakup dugaan penggelapan, kelalaian, penipuan, serta penyalahgunaan jabatan. Pengajuan itu menandai berkembangnya penyelidikan atas pengelolaan aset dan investasi yang berkaitan dengan bank sentral, sekaligus membawa keputusan-keputusan masa lalu ke dalam pemeriksaan resmi. Pada tahap ini, berbagai tuduhan tersebut masih merupakan pokok penyelidikan dan belum dapat diperlakukan sebagai tindak pidana yang terbukti.
Keluhan para pejabat muncul setelah audit meninjau investasi real estat yang dilakukan pada periode sebelumnya. Pemeriksaan itu dilaporkan menemukan pembelian properti dengan nilai yang dinilai melambung dibandingkan nilai yang semestinya. Temuan tersebut memicu pertanyaan mengenai dasar penetapan harga, proses pengambilan keputusan, serta pengawasan atas transaksi yang menggunakan sumber daya terkait bank sentral. Namun, penilaian audit merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan, bukan dengan sendirinya bukti bahwa pihak tertentu melakukan pelanggaran. Penentuan mengenai kewajaran transaksi dan tanggung jawab individu masih bergantung pada penyelidikan serta penilaian lembaga berwenang.
Menurut keluhan yang diajukan, investasi tersebut diduga menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank. Besaran dan penyebab kerugian itu menjadi unsur penting yang perlu diperiksa, termasuk apakah nilai pembelian, tata kelola, atau tindakan para pengambil keputusan berkontribusi terhadap dampak keuangan yang dipersoalkan. Proses ini juga perlu membedakan hasil investasi yang merugikan dan perilaku yang dapat memenuhi unsur tindak pidana. Karena itu, dugaan penggelapan, kelalaian, penipuan, dan penyalahgunaan jabatan harus tetap disebut sebagai tuduhan, sementara temuan audit dipahami sebagai bahan bagi penyidik. Belum ada dasar dalam informasi tersebut untuk menyatakan bahwa Matolcsy atau pihak lain telah terbukti bersalah. Perkembangan perkara selanjutnya akan bergantung pada bukti yang dikumpulkan dan proses hukum yang berlaku.
Penahanan dan pemeriksaan terhadap György Matolcsy dikaitkan dengan penyelidikan atas yayasan yang dibentuk oleh bank sentral Hungaria pada 2014, ketika Matolcsy menjabat sebagai gubernur. Fokus penyidikan mencakup pengelolaan aset yayasan dan transaksi yang melibatkan pihak-pihak terkait. Keterkaitan tersebut merupakan bagian dari dugaan yang sedang ditangani aparat penegak hukum; penahanan maupun pemeriksaan tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan. Perkara ini menyoroti bagaimana dana yang berasal dari lembaga publik dialihkan dan digunakan melalui struktur yayasan serta perusahaan pengelola investasi.
Menurut keterangan kejaksaan, yayasan tersebut menggunakan aset publik senilai US$817,8 juta, atau sekitar Rp14,8 triliun. Dana itu disebut berasal dari keuntungan nilai tukar bank sentral. Nilai dan asal-usul dana tersebut menjadi bagian dari uraian jaksa mengenai perkara yang diselidiki, bukan putusan pengadilan. Penyelidik juga menelaah langkah pengelolaan investasi dan penggunaan aset setelah dana ditempatkan pada yayasan. Karena proses hukum masih berjalan, dugaan mengenai aliran maupun pemanfaatan dana perlu dipahami sebagai klaim yang disampaikan dalam penyidikan dan belum ditetapkan melalui putusan berkekuatan hukum.
Dalam uraian kejaksaan, dana ekuitas swasta yang diwakili Optima Investment Ltd, selaku pengelola aset yayasan, disebut menyelesaikan perjanjian pinjaman sekuritas fiktif pada hari terakhir Matolcsy menjabat sebagai gubernur bank sentral. Transaksi pada tanggal tersebut menjadi sorotan karena terjadi di tengah peralihan jabatan dan berkaitan dengan aset yang sedang diperiksa. Istilah “fiktif” mencerminkan dugaan yang dikemukakan oleh pihak kejaksaan, bukan kesimpulan yang telah diuji dan diputuskan pengadilan. Penyelidikan ditujukan untuk menjelaskan sifat perjanjian, pihak yang terlibat, serta dampaknya terhadap aset yayasan. Dengan demikian, nilai dana, sumber keuntungan, dan karakter transaksi tetap perlu dilaporkan dengan atribusi yang jelas sambil menunggu proses hukum dan penilaian bukti oleh pengadilan Hungaria.
Jaksa menduga bahwa perjanjian yang menjadi bagian dari penyidikan aset yayasan bank sentral Hungaria dirancang untuk memberikan sekelompok orang kendali atas aset yayasan. Menurut dugaan jaksa, pengaturan tersebut bukan semata-mata soal tata kelola atau pengelolaan kekayaan, melainkan dapat menciptakan pengaruh atas siapa yang menentukan penggunaan aset dan arah keputusan investasi. Uraian mengenai maksud itu merupakan dugaan penuntut, bukan kesimpulan hukum yang telah diputus pengadilan.
Jaksa juga menyebut bahwa perjanjian tersebut diduga dimaksudkan agar kelompok itu dapat memengaruhi György Matolcsy setelah ia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan bank sentral. Dalam konstruksi dugaan tersebut, kendali atas aset yayasan berpotensi menjadi sarana untuk mempertahankan pengaruh terhadap Matolcsy di luar masa jabatannya. Jaksa lebih lanjut menduga bahwa susunan perjanjian memungkinkan Matolcsy dan putranya melakukan investasi dengan menggunakan aset yayasan, demi kepentingan masing-masing. Pihak berwenang belum menjadikan dugaan tujuan itu sebagai fakta yang terbukti melalui putusan, sehingga penjelasan tersebut harus dipahami sebagai posisi jaksa dalam penyidikan atau proses hukum.
Riwayat jabatan Matolcsy memberi konteks politik dan institusional bagi perkara tersebut. Ia memimpin bank sentral Hungaria dari 2013 hingga 2025, periode panjang yang menempatkannya di pusat kebijakan moneter negara itu selama lebih dari satu dekade. Sebelum menduduki jabatan tersebut, Matolcsy menjabat sebagai menteri perekonomian dalam pemerintahan Viktor Orbán pada 2010–2013. Ia juga dikenal sebagai salah satu sekutu ekonomi terdekat Orbán, hubungan yang mengaitkan kariernya dengan pemerintahan dan agenda ekonomi perdana menteri. Namun, latar belakang jabatan maupun kedekatan politik itu sendiri tidak membuktikan dugaan mengenai perjanjian atau penggunaan aset yayasan.
Baca juga: Penyidikan Kasus Pengurusan Hak Tanah ATB/BPN di Bogor
