Jakarta | Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan melarang penggunaan istilah “kecerdasan artifisial” atau AI dalam dokumen terkait dan di tempat lain. Pernyataan tersebut disampaikan melalui platform Truth Social pada Selasa, 27 Oktober 2026. Trump menyebut istilah itu tidak akurat, tetapi sejauh ini belum memaparkan dasar penilaiannya secara terperinci. Ia juga belum menjelaskan bagaimana larangan tersebut akan diterapkan, siapa yang akan bertanggung jawab menjalankannya, atau sanksi apa yang mungkin dikenakan kepada pihak yang tetap menggunakan istilah tersebut.
Rencana itu, sebagaimana disampaikan Trump, menyasar penggunaan nama atau istilah yang kini lazim dipakai untuk merujuk pada teknologi kecerdasan artifisial. Namun, batas cakupan larangan masih belum jelas. Belum diketahui apakah kebijakan tersebut hanya akan berlaku pada dokumen resmi pemerintah federal, mencakup komunikasi lembaga publik lain, atau juga dimaksudkan berlaku di luar pemerintahan. Ungkapan “di tempat lain” belum disertai penjelasan mengenai konteks dan pihak yang dimaksud, sehingga belum dapat dipastikan seberapa luas perubahan yang sedang dipertimbangkan.
Ketidakjelasan tersebut membuat pernyataan itu belum dapat diperlakukan sebagai aturan yang sudah berlaku. Trump belum mengumumkan pedoman tertulis, jadwal pelaksanaan, maupun mekanisme untuk mengawasi kepatuhan. Tanpa rincian semacam itu, belum terang apakah lembaga pemerintah akan diminta mengganti istilah AI dengan sebutan lain, atau apakah pernyataan tersebut masih berupa gagasan yang akan dikembangkan. Dokumen resmi dapat mencakup berbagai jenis materi, mulai dari kebijakan dan formulir hingga materi komunikasi publik; karena itu, definisi ruang lingkup akan menjadi bagian penting jika rencana tersebut diteruskan.
Belum ada penjelasan tentang istilah pengganti yang diusulkan ataupun alasan spesifik mengapa nama yang digunakan saat ini dianggap tidak tepat. Pilihan kata dalam dokumen pemerintahan dapat memengaruhi konsistensi komunikasi dan pemahaman publik, terutama ketika membahas teknologi yang digunakan dalam beragam layanan. Namun, dampak praktis dari rencana Trump belum bisa dinilai sebelum pemerintah memberikan rincian resmi. Untuk saat ini, informasi yang tersedia terbatas pada pernyataan di Truth Social, alasan umum bahwa istilah AI tidak akurat, serta belum adanya penjelasan tentang penerapan dan konsekuensi pelanggaran.
Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa ia lebih memilih istilah “kecerdasan super” daripada “kecerdasan artifisial” untuk menyebut teknologi yang kerap dibahas dengan singkatan AI. Pilihan istilah tersebut menjadi bagian dari pandangannya mengenai cara teknologi itu sebaiknya disebut dalam dokumen resmi Amerika Serikat. Ia menyampaikan rencana penggunaan istilah “kecerdasan super” di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 22 September. Pernyataan itu menempatkan pilihan kata sebagai pokok pembicaraan, bukan uraian mengenai cara kerja teknologi.
Menurut Trump, sebutan “kecerdasan artifisial” dapat menimbulkan kesan yang keliru. Ia berpandangan bahwa kata “artifisial” berpotensi membuat orang mengira teknologi tersebut tidak nyata atau hanya rekaan. Karena itu, ia mengusulkan istilah “kecerdasan super” sebagai sebutan yang lebih sesuai dengan maksudnya. Pandangan yang disampaikan tersebut menjadi alasan yang ia berikan untuk lebih menyukai istilah itu dibandingkan istilah yang selama ini digunakan secara luas.
Rencana tersebut berkaitan dengan istilah yang akan dipakai dalam dokumen resmi AS. Dalam menyampaikannya di forum PBB, Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan menggunakan sebutan “kecerdasan super” alih-alih “kecerdasan artifisial”. Dengan demikian, usulan yang ia kemukakan berfokus pada penamaan: istilah mana yang akan digunakan untuk merujuk pada teknologi tersebut dalam dokumen pemerintah. Pernyataan pada 22 September itu juga menjelaskan alasan yang ia kaitkan dengan pilihan tersebut, yakni kekhawatiran bahwa kata “artifisial” dapat memberi kesan bahwa teknologi itu bukan sesuatu yang nyata.
Istilah “kecerdasan super” dalam pernyataan Trump bukan sekadar variasi penyebutan dalam konteks ini, melainkan pilihan yang ia ajukan untuk menggantikan istilah “kecerdasan artifisial”. Ia menghubungkan pilihan itu dengan cara publik dapat memahami kata-kata yang digunakan. Pokok pernyataannya adalah bahwa sebutan yang memuat kata “artifisial” mungkin membuat teknologi tersebut terdengar seperti sesuatu yang dibuat-buat atau tidak sungguh ada. Atas dasar pandangan itu, ia menyatakan preferensinya terhadap istilah “kecerdasan super” dan rencana pemakaiannya di dokumen resmi AS.
Selain menyampaikan keinginan untuk mengganti istilah “kecerdasan artifisial” dalam dokumen resmi, Donald Trump juga melontarkan pernyataan keras mengenai pihak yang tidak bersedia memakai istilah baru yang ia dorong, yakni “kecerdasan super”. Menurut pernyataannya, pemerintahannya akan melabeli orang atau pihak yang tetap memilih istilah “kecerdasan artifisial” sebagai musuh. Pernyataan itu menunjukkan bahwa perdebatan istilah tersebut tidak hanya menyangkut pilihan kata, tetapi juga dibingkai sebagai sikap politik terhadap arah yang diinginkan Trump.
Namun, penting membedakan ancaman atau pernyataan politik dari kebijakan yang telah diberlakukan. Informasi yang tersedia menyebutkan bahwa Trump mengatakan pihak yang menolak istilah “kecerdasan super” akan dianggap sebagai musuh; informasi tersebut tidak merinci adanya aturan, prosedur, atau langkah administratif yang sudah diterapkan untuk melabeli mereka. Karena itu, klaim tersebut sebaiknya dipahami sebagai pernyataan Trump mengenai apa yang mungkin dilakukan pemerintahannya, bukan bukti bahwa pelabelan resmi telah berlangsung.
Pembedaan ini membantu menjaga pemberitaan tetap akurat. Istilah “kecerdasan artifisial” telah lazim digunakan untuk merujuk pada teknologi yang dapat menjalankan tugas yang biasanya membutuhkan kemampuan manusia, sementara “kecerdasan super” membawa penekanan berbeda dan berpotensi dipahami sebagai istilah yang lebih luas. Pergantian istilah dalam dokumen pemerintahan, jika benar-benar dilakukan, dapat memengaruhi cara teknologi itu dibicarakan oleh lembaga negara. Akan tetapi, tanpa rincian pelaksanaan, belum dapat dipastikan bagaimana istilah baru akan digunakan, dokumen mana yang akan terdampak, atau apakah pihak yang memilih istilah lama akan menghadapi konsekuensi tertentu. Untuk saat ini, yang dapat disampaikan adalah bahwa Trump mengaitkan pilihan istilah dengan sikap terhadap pemerintahannya dan menyebut pihak yang bertahan menggunakan istilah lama sebagai musuh. Pernyataan tersebut menegaskan nada konfrontatif dalam wacana yang ia sampaikan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pemerintah telah mengubah terminologi secara menyeluruh atau mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang disebutnya.
Perdebatan mengenai keinginan Donald Trump mengganti atau menghapus istilah “AI” dari dokumen resmi Amerika Serikat tidak hanya menyangkut pilihan kata. Perubahan terminologi dalam dokumen pemerintah dapat memengaruhi cara suatu teknologi dibingkai, dibahas, dan dipahami dalam kebijakan publik. Karena itu, sikap Trump yang bersikukuh mengganti istilah tersebut mengundang perhatian di luar negeri, terutama di tengah persaingan internasional untuk mengembangkan kecerdasan buatan. Bagi negara-negara yang mengamati kebijakan teknologi Washington, penggunaan istilah resmi juga dapat memberi petunjuk tentang prioritas pemerintah dan arah komunikasi negara.
Dalam konteks persaingan itu, perubahan nama tidak serta-merta mengubah kemampuan teknologi maupun kebijakan yang mendasarinya. Namun, langkah tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mengatur bahasa dan citra yang digunakan pemerintah ketika membicarakan kecerdasan buatan. Perhatian terhadap isu ini pun tidak hanya tertuju pada istilah yang dipilih, melainkan juga pada tujuan strategis yang mungkin tercermin di baliknya. Sejumlah pihak melihat bahwa kebijakan terkait teknologi perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan, bukan sekadar berdasarkan cara suatu konsep disebutkan dalam dokumen resmi.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Alimov menanggapi sikap Trump yang tetap ingin mengganti istilah tersebut dengan menyampaikan kekhawatiran mengenai maksud yang lebih luas. Menurut Alimov, langkah itu selaras dengan strategi Amerika Serikat untuk memperkuat dominasi teknologinya dan memenangkan perlombaan AI.
