Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan harga Pertalite dan Biosolar tidak akan naik hingga akhir 2026. Jaminan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Pernyataan ini memberi kepastian bagi masyarakat mengenai harga dua jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahlil menyebut kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga pasokan BBM subsidi di dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan dan keterjangkauan bahan bakar menjadi perhatian dalam pengelolaan energi nasional.
Menurut Bahlil, arahan Presiden menjadi landasan pemerintah dalam memastikan distribusi BBM subsidi tetap berjalan. Upaya menjaga pasokan di dalam negeri dinilai penting agar kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak terganggu. Pertalite digunakan secara luas oleh pengguna kendaraan, sedangkan Biosolar mendukung berbagai aktivitas transportasi dan usaha. Karena itu, kepastian harga hingga penghujung tahun 2026 dapat membantu masyarakat merencanakan pengeluaran, sekaligus memberi gambaran yang lebih jelas bagi pelaku usaha yang bergantung pada bahan bakar tersebut. Pernyataan itu juga menempatkan stabilitas pasokan sebagai bagian penting dari kebijakan, bukan hanya menjaga harga di tingkat konsumen.
Jaminan tidak adanya kenaikan harga tersebut berlaku hingga akhir 2026 sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers. Pemerintah tetap perlu memastikan pasokan tersedia dan penyalurannya berlangsung sesuai ketentuan, sehingga BBM subsidi dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan. Pengawasan distribusi menjadi relevan untuk menjaga agar ketersediaan di berbagai daerah sejalan dengan tujuan kebijakan. Bahlil tidak hanya menyampaikan kepastian harga, tetapi juga menekankan arahan Presiden Prabowo mengenai pentingnya menjaga pasokan domestik. Bagi masyarakat, keterangan resmi ini menjadi acuan dalam memahami kebijakan Pertalite dan Biosolar untuk periode tersebut. Perkembangan kebijakan selanjutnya dapat mengikuti evaluasi pemerintah terhadap kondisi pasokan dan kebutuhan energi nasional, dengan tetap mengacu pada keputusan yang diumumkan secara resmi.
Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa cadangan bahan bakar minyak, termasuk BBM bersubsidi, masih dalam kondisi aman dan berada di atas standar minimum nasional. Keterangan tersebut merujuk pada jumlah stok yang tersedia saat disampaikan, bukan kepastian bahwa persediaan akan tetap sama tanpa perubahan. Cadangan dapat bergerak mengikuti penyaluran, kebutuhan masyarakat, distribusi antardaerah, serta pasokan yang masuk ke jaringan penyimpanan. Karena itu, angka hari stok perlu dipahami sebagai gambaran kondisi persediaan pada periode tertentu, bukan janji ketersediaan dalam jangka panjang.
Dalam rincian yang disampaikan, stok Pertalite diperkirakan mencukupi kebutuhan sekitar 16–18 hari. Sementara itu, BBM dengan RON 92, 95, dan 98 masing-masing memiliki cadangan sekitar 20 hari. Persediaan solar juga disebut berada di kisaran 20 hari. Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa estimasi stok dihitung untuk setiap jenis bahan bakar berdasarkan persediaan dan pola penyalurannya. Angka hari bukan berarti seluruh produk tersimpan di satu lokasi, melainkan perkiraan kemampuan stok untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat konsumsi tertentu.
Pernyataan bahwa cadangan berada dalam standar minimum nasional memberi gambaran bahwa pemerintah menilai persediaan saat itu masih memadai. Namun, pembaca sebaiknya membedakan status cadangan tersebut dari klaim bahwa BBM pasti tersedia tanpa batas waktu atau tidak mungkin mengalami kendala distribusi. Kebutuhan dapat berubah, sedangkan pasokan dan penyaluran terus berlangsung. Rincian stok Pertalite, solar, serta BBM beroktan lebih tinggi juga tidak dengan sendirinya menjamin ketersediaan untuk beberapa bulan ke depan. Informasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai potret persediaan menurut keterangan Bahlil pada saat disampaikan. Untuk mengetahui kondisi terbaru, masyarakat dapat memperhatikan pembaruan resmi dari pemerintah dan badan usaha penyalur. Dengan demikian, angka 16–18 hari untuk Pertalite dan sekitar 20 hari bagi jenis lainnya menjelaskan perkiraan cadangan, bukan jaminan stok jangka panjang.
Untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak pada periode mendatang, Bahlil meminta pihak-pihak terkait mengupayakan kontrak jangka panjang. Langkah tersebut disampaikan sebagai cara memperoleh kepastian pasokan, sehingga kebutuhan energi dapat direncanakan dengan lebih baik. Kontrak yang berjangka lebih panjang diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketidakpastian pengadaan, terutama ketika kebutuhan harus dipenuhi secara berkelanjutan. Namun, Bahlil belum menyampaikan rincian mengenai pihak yang akan menandatangani kontrak, volume yang akan diamankan, maupun negara asal pasokan.
Permintaan itu menempatkan koordinasi antarpihak sebagai bagian penting dari upaya pengamanan pasokan. Pihak terkait perlu mencari peluang kerja sama dan memastikan pengadaan dapat mendukung kebutuhan ke depan. Bahlil menyampaikan arah upaya tersebut, bukan hasil final dari proses pencarian kontrak. Karena itu, kepastian mengenai isi, jangka waktu, dan pelaksanaan kesepakatan masih bergantung pada pembahasan lebih lanjut. Informasi yang tersedia juga belum menjelaskan kapan kontrak akan diperoleh atau bagaimana mekanisme pengadaannya akan dijalankan.
Selain mendorong pencarian kontrak, Bahlil menyatakan akan mengunjungi China, India, serta beberapa negara lain untuk memperoleh kepastian pasokan ke depan. Kunjungan tersebut ia sampaikan sebagai bagian dari upaya menjajaki kepastian pasokan, bukan sebagai bukti bahwa kesepakatan telah tercapai. Ia tidak menyebutkan jadwal perjalanan ataupun hasil yang sudah diperoleh dari negara-negara tersebut. Dengan demikian, agenda itu masih perlu dipahami sebagai rencana yang disampaikan untuk mendukung pengamanan kebutuhan energi.
Kedua langkah tersebut menunjukkan pendekatan yang ditempuh Bahlil: meminta pihak terkait mencari kesepakatan jangka panjang dan membuka komunikasi dengan sejumlah negara. Tujuannya, menurut pernyataannya, adalah memperoleh kepastian pasokan untuk periode berikutnya. Perkembangan konkret baru dapat dinilai setelah ada informasi mengenai proses negosiasi, kontrak, atau hasil kunjungan. Sampai rincian itu disampaikan, fokusnya tetap pada upaya yang sedang didorong, bukan pada klaim bahwa pasokan telah sepenuhnya terjamin melalui kesepakatan baru.
Bahlil menjelaskan bahwa komitmen menjaga harga Pertalite dan Biosolar tidak terlepas dari tekanan yang muncul akibat perkembangan harga minyak dunia. Pada saat itu, rata-rata harga minyak global berada di sekitar US$92 per barel. Sementara itu, dalam perbandingan yang ia sampaikan, harga BBM yang menjadi acuan pembahasan berada di kisaran US$90 per barel. Selisih dan pergerakan harga tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan pemerintah dalam mengelola kebijakan energi.
Ketika biaya pengadaan atau harga acuan minyak meningkat, sementara harga jual BBM bersubsidi tetap dijaga, beban yang perlu ditanggung pemerintah dapat bertambah. Dalam kondisi demikian, kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi berpotensi meningkat. Subsidi berkaitan dengan upaya menjaga harga jual bagi masyarakat, sedangkan kompensasi dapat diberikan kepada badan usaha yang menjalankan penugasan pemerintah. Besarnya kebutuhan anggaran juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga angka harga minyak saja tidak menentukan seluruh perhitungan fiskal.
Tekanan anggaran tersebut menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan perlindungan daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan negara. Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah mencermati perkembangan harga minyak serta konsekuensinya terhadap pembiayaan subsidi dan kompensasi. Namun, ia tetap menegaskan bahwa arahan Presiden adalah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Dengan demikian, meskipun pergerakan harga global dapat menambah kebutuhan anggaran, kebijakan yang disampaikan kepada publik tetap berpegang pada arahan untuk mempertahankan harga BBM subsidi. Pernyataan itu menjelaskan prioritas pemerintah, sekaligus menunjukkan bahwa perubahan kondisi pasar energi tetap menjadi pertimbangan dalam perencanaan anggaran.
