PROBOLINGGO, Sibernkri.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Probolinggo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Ruang Bentar, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Selasa (7/4).
Fokus utama dalam forum ini adalah optimalisasi inovasi layanan POKAK, yaitu sistem pelayanan online untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang kini terintegrasi langsung melalui fasilitas kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas).
Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Probolinggo, Agus Setijono, S.Sos, melalui Anto Pursijanto, SH., M.M, menyampaikan bahwa sinergi antara Disdukcapil dengan fasilitas kesehatan merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap anak yang lahir langsung mendapatkan hak identitasnya secara cepat dan gratis.
Orang tua tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil. Berkas persyaratan dikumpulkan dan diproses secara daring oleh petugas di rumah sakit atau puskesmas tempat persalinan dan masyarakat langsung menerima tiga dokumen sekaligus (KK, Akta Kelahiran, dan KIA) dalam satu kali pengurusan.
Selain itu untuk mempercepat akses anak terhadap layanan publik lainnya, seperti pendaftaran BPJS Kesehatan dan persiapan administrasi pendidikan.
Kegiatan FKP ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, masukan, serta mengevaluasi kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan layanan POKAK dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
”Kami ingin memastikan bahwa inovasi POKAK ini benar-benar memberikan kemudahan nyata. Melalui forum ini, kami membangun komunikasi dua arah agar pelayanan Adminduk di Kabupaten Probolinggo semakin praktis, bebas biaya retribusi, dan selesai dalam waktu singkat,” ujar Anto Pursijanto dalam pertemuan tersebut
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan camat, kepala puskesmas, Pengawas Kesehatan Jamkeswatch, praktisi hukum, akademisi, serta organisasi masyarakat guna memastikan pengawasan publik terhadap kualitas pelayanan tetap terjaga